OJK Perkuat Aturan Main Lembaga Keuangan di Era AI
Kitakininews.co.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat aturan main, manajemen risiko, dan budaya jujur (integritas) di sektor keuangan Indonesia. Langkah ini dinilai penting demi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ancaman ketidakpastian global yang kian rumit.
Baca Juga:
Komitmen ini ditegaskan dalam acara Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang mengusung tema "Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity" di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menjelaskan bahwa dunia saat ini menghadapi perubahan risiko yang bergerak sangat cepat. Ancaman nyata seperti risiko siber, bahaya penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), perubahan aturan, ketegangan politik dunia, hingga isu perubahan iklim kini menjadi tantangan utama yang wajib diantisipasi.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat," ujar Sophia.
Menurutnya, penerapan sistem Governance, Risk, and Compliance (GRC) atau tata kelola, risiko, dan kepatuhan bukan lagi sekadar formalitas di atas kertas. Sistem ini telah bertransformasi menjadi pondasi utama untuk membentengi perusahaan dari krisis sekaligus mendorong ekonomi tumbuh secara berkelanjutan.
Langkah OJK ini juga sejalan dengan agenda Asta Cita ketujuh Pemerintah Indonesia yang berfokus pada reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, serta penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih. OJK berharap ajang RGS 2026 melahirkan berbagai terobosan konkret demi mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menambahkan bahwa pengelolaan lembaga yang bersih dan transparan akan membuat iklim bisnis di Indonesia makin sehat.
"Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelas Ferry.
Ferry mengingatkan agar sistem pengelolaan masa depan mampu membaca dan menangkal potensi bahaya sebelum telanjur berubah menjadi krisis besar akibat guncangan pasar keuangan dunia.
