‎Suap Bupati Langkat Rp1 Miliar, Kontraktor Kepercayaan Ondim Dituntut 2 Tahun 4 Bulan Penjara

Kitakininews.co.id - Kontraktor sekaligus tim sukses Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim, Yaqub Abdhal Mu'arif, dituntut pidana 2 tahun 4 bulan penjara dalam perkara suap senilai Rp1 miliar yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.

Baca Juga:

• ‎PN Medan Bekali 16 Perwakilan Buruh Soal Mekanisme Penyelesaian Sengketa Industrial
• Perkara 20 Kg Sabu Hendak Dikirim ke Aceh, Hakim Cecar Polisi soal Bandar
• Terdakwa Pembunuhan Divonis 9 Tahun Penjara, JPU Ajukan Kasasi

‎Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (9/11/2026).

‎"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yaqub Abdhal Mu'arif tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun dan empat bulan (28 bulan)," ujar JPU Martopo Budi Santoso di hadapan majelis hakim.

‎Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Yaqub membayar denda sebesar Rp200 juta. Denda tersebut wajib dibayarkan dalam waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

‎Apabila denda tidak dibayarkan sesuai tenggat waktu, jaksa meminta agar harta kekayaan terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika penyitaan atau pelelangan tidak memungkinkan atau hasilnya tidak mencukupi, denda yang belum dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

‎Dalam pertimbangan tuntutannya, JPU menyatakan perbuatan Yaqub telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai dakwaan alternatif pertama.

‎Adapun hal yang memberatkan tuntutan, JPU menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Yaqub dinilai telah memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

‎"Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dan terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memperoleh keuntungan dalam melaksanakan proyek pemerintah," ungkap JPU.

‎Sementara itu, sejumlah hal yang meringankan tuntutan antara lain terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, bersikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum, serta bersikap sopan dan menghormati jalannya persidangan.

‎Atas tuntutan tersebut, majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada Yaqub bersama tim penasihat hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan atau pleidoi pada Senin (16/11/2026).

‎

‎Terjaring OTT KPK

‎Dalam perkara ini, Yaqub diketahui merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat pada 2025. Ia juga tercatat sebagai bagian dari tim sukses Syah Afandin saat mencalonkan diri sebagai Bupati Langkat periode 2025–2030.

‎Kasus tersebut terungkap setelah Yaqub bersama Syah Afandin dan sejumlah pihak lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (2/7/2026). Operasi penindakan itu berlangsung di sejumlah lokasi, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.