Ketua Komisi II DPRD Medan Dorong Kesejahteraan Ojol Melalui Status Pekerja

Kitakini.news - Ketua Komisi II DPRD Medan, H. Kasman Marasakti Lubis, memberikan dukungan terhadap inisiatif pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Menaker) yang berencana untuk menetapkan aturan yang mengakui para pengemudi Ojek Online (Ojol) dan angkutan online lainnya sebagai pekerja di perusahaan aplikator.

Baca Juga:

• Rudi Alfahri Desak Pertamina Tambah Kuota Pertalite di Sumut
• Bobby Siap Jembatani Aspirasi Ojol ke DPR RI
• DPRD Sumut Terima Aspirasi Ojol, Subandi Janji Perjuangkan Potongan Aplikasi 8 Persen

Pernyataan ini disampaikan Kasman saat ditanya mengenai isu kesejahteraan pengemudi Ojol, khususnya di Kota Medan.

"Saya sangat mendukung langkah pemerintah ini untuk meningkatkan kesejahteraan Ojol, terutama di Kota Medan, dengan menjadikan mereka sebagai pekerja," ujarnya, Rabu (19/2/2025).

Sebagai politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kasman menekankan pentingnya pengakuan hak-hak para pengemudi Ojol.

"Sudah saatnya mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Kami juga mendukung agar status kemitraan antara ojek dan angkutan online dengan aplikator dapat berjalan secara setara dan saling menguntungkan," tambahnya.

Ketua DPD PKS Kota Medan ini juga menyoroti bahwa para pengemudi angkutan online adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan amanat undang-undang.

"Ini sejalan dengan upaya untuk mensejahterakan rakyat, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) kita," jelasnya.

Kasman juga mengungkapkan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh pengemudi angkutan online berkaitan dengan hubungan kemitraan yang menciptakan ketidakpastian bagi mereka.

"Ke depan, perlu ada regulasi yang jelas mengenai status hukum mereka (pengemudi), agar mereka diakui sebagai pekerja, bukan sekadar mitra, sehingga hak dan kewajiban mereka menjadi jelas," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa banyak masalah yang muncul belakangan ini, di mana pengemudi merasa sistem kemitraan yang ada merugikan mereka dalam hal gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya.

"Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan kepada aplikator agar semua pihak tidak merasa dirugikan," tutupnya.