Rudi Alfahri Dorong Dinas Ketapang Buka Data Kebutuhan Jagung di Sumut

Kitakini.news -Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara (Sumut) diminta membuka data kebutuhan Jagung di provinsi ini. Sebab, keterbukaan informasi data menjadi salah satu bagian penting terhadap penilaian publik.

Baca Juga:

• Kunjungi Gudang BULOG Medan, Menko Polkam Tegaskan Ketahanan Pangan adalah Ketahanan Nasional
• Spanyol Terlalu Tangguh, Austria Tak Berkutik di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026
• Polsek Pandan Amankan Dua Pria Lakukan Percobaan Pencurian Kabel Telkom

Pasalnya, jika publik mengetahui data secara transparan sesuai dengan kebutuhan, maka kucuran dana terhadap pengadaan tersebut sudah seharusnya dapat disesuaikan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti SH MH menyikapi upaya Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) yang menganggarkan Rp4,7 Miliar untuk pengadaan benih Jagung.

"Pertanyaan kita, kebutuhan Jagung di Sumatera Utara ini ada berapa. Jika program itu untuk ketahanan pangan kita sangat dukung. Tetapi kalau hanya untuk sekadar Lip Service saja kita tidak dapat sepakat," cetus Rudi kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (24/6/2026).

Menurut Rudi, kebutuhan Jagung merupakan bagian dari pada komoditi yang dijaga kestabilan harganya. Karena Jagung menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

"Jadi ya harus kita lihat dulu berapa angka yang dibutuhkan. Bantuan ini saya rasa sebagai bentuk dorongan peningkatan produksi Jagung di Sumut. Artinya, anggaran Rp4,7 Miliar untuk kebutuhan di Sumut ini cukup apa tidak," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Lebih lanjut Rudi menekankan, bahwa Pemprovsu jangan hanya mencari populis saja melalui kebijakan tersebut agar masyarakat tidak ribut. Tetapi pemerintah harus memastikan kebijakan itu dapat dirasakan secara optimal oleh para petani dengan tepat sasaran.

"Kita memang ingin program ini diatur untuk meningkatkan hasil pertanian agar kebutuhan Jagung bisa diatasi dan harga kebutuhannya tidak terlalu tinggi, dan menjaga inflasi di Sumut," cetusnya.

Namun demikian, lanjut Rudi, DPRD Sumut sangat mendukung adanya bantuan bibit petani yang menjadi salah satu program dan kebijakan pemerintah, dengan catatan terbukanya informasi yang jelas terhadap pendataan dan realisasi bantuan secara optimal.

"Kita sangat mendukung, tetapi pertanyaannya apakah ini bantuan kecil atau memang kebutuhan petani diseluruh daerah yang ada di Sumut. Karena kalau bibit kurang maksimal kayaknya, kalau bisa jangan hanya bibit, tetapi ada juga yang lain," tandasnya.

Masih kata Rudi, bahwa ketahanan pangan merupakan asta cita dari Presiden Prabowo. Ia turut mengingatkan bahwa hal tersebut harus dicapai dengan sinergitas dan kolaborasi secara maksimal.

Rudi menilai realisasi program tanpa adanya pengawasan dapat berimbas pada ketidakmaksimalan upaya tujuan bangsa.

"Kita tetap komit untuk selalu mengawasi dan bersinergi terhadap para pemangku kepentingan terkait. Jangan sampai ke depan nanti orang lain menyatakan ketahanan pangan kita hanya Beras. Kita ingin seluruh ketahanan pangan itu lengkap dan utuh, salah satunya Jagung, tetapi harus kita kawal," bebernya.

Berdasarkan unggahan pada laman sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) LKPP, paket pengadaan benih jagung dengan kode 66684479 melampirkan anggaran Rp12 Miliar untuk belanja tersebut.

Namun, jumlah itu bukan angka pasti dalam pengadaan bantuan benih jagung. Pasalnya, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sumut, Yusfahri Peranginangin menyampaikan bahwa pihaknya salah input data. Ia mengatakan bahwa angka sebenarnya senilai Rp4,7 Miliar. (**)