Beras Premium Langka di Ritel, Rudi Alfahri Minta Distribusi Diperketat
Kitakininews.co.id - Ketersediaan beras premium di sejumlah ritel modern Kota Medan mulai menipis. Kondisi ini mendorong Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH meminta pemerintah dan Perum Bulog memperketat pengawasan distribusi agar pasokan sampai ke konsumen.
Baca Juga:
Menurut Rudi, persoalan tersebut perlu segera ditelusuri karena beras premium masih ditemukan di pasar tradisional, meski sebagian dijual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Jangan hanya melihat stok di gudang. Yang paling penting masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang wajar di pasar," ujar Rudi kepada wartawan melalui telepon dari Kota Binjai, Rabu (30/9/2026).
Data Sistem Informasi dan Manajemen Pangan (SIMPANG) Kota Medan mencatat harga beras, Senin (28/9/2026) berada di kisaran Rp15.000-Rp17.000 per Kilogram, dengan harga rata-rata Rp16.000 per Kilogram.
Data tersebut merupakan hasil pemantauan harga pangan disejumlah pasar di Kota Medan.
Sementara itu, persoalan ketersediaan beras premium lebih terlihat pada jaringan ritel modern. Kondisi tersebut juga terjadi di sejumlah daerah lain, ketika pasokan beras premium dari distributor swasta mengalami gangguan, sementara pemerintah menyiapkan beras SPHP sebagai alternatif pasokan.
Rudi juga meminta Satgas Pangan mengecek rantai distribusi mulai dari penggilingan, distributor hingga ritel. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penahanan pasokan atau praktik spekulasi yang dapat memperburuk kondisi pasar.
"Kalau memang stok tersedia, harus dipastikan distribusinya lancar. Jangan sampai di gudang tersedia, tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan di pasar," tegasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mendorong Bulog Sumut memperluas penyaluran beras SPHP melalui pasar tradisional dan ritel modern sebagai langkah menjaga ketersediaan beras sekaligus membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.
Rudi menilai pemerintah perlu memastikan perbedaan kondisi antara stok di tingkat gudang, distributor, pasar tradisional dan ritel modern tidak semakin melebar.
"Pengawasan harus sampai ke tingkat konsumen. Masyarakat jangan sampai kesulitan mendapatkan beras ketika stok secara umum sebenarnya tersedia," tandasnya. (**)
Pembangunan Jalan Toba-Labura Bantu Warga Hemat Biaya Pengangkutan Hasil Pertanian
Yayasan Ononiha Hasambua Peduli Gelar Diskusi Publik, Dukung Penuh Kepulauan Nias Jadi Provinsi
Nurisa Dian Ukir Sejarah, Emas Kelima Indonesia dari Panahan
Manfaatkan Warisan Pandemi, PGN Alihfungsikan Tabung Oksigen untuk Pemuihan Pascabencana
Puluhan Massa Buruh Minta DPRD Sumut Kawal Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan