Respons KPK Soal Pemko Siantar Siapkan Rp3M Bangun Gedung Yanma Polda Sumut

Kitakini.news -Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berkomentar perihal Pemko Pematangsiantar menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan gedung Pelayanan Markas atau Yanma Polda Sumut.

Baca Juga:

• Merasa Martabat Wartawan Direndahkan, PWI Sumut Laporkan Hotman Paris ke Polda Sumut
• Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 130 Kg Sabu di Aceh, Sopir Ditangkap,
• Polda Sumut Ungkap 3.865 Kasus Narkoba, Sita 5,3 Ton Barang Bukti

Dihubungi Kitakini.news, Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaga anti rasuah mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola dan akuntabilitas belanja hibah pemerintah daerah (Pemda), agar dana benar-benar tepat sasaran dan tidak membuka celah penyimpangan.

"Belanja hibah pada dasarnya ditujukan untuk mendukung kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan yang terukur, sehingga setiap aliran uang dari anggaran publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menjadi celah korupsi," kata Budi, Selasa (26/5/2026).

Dalam kajian KPK, lanjut dia, pengelolaan belanja hibah terdapat sejumlah kerawanan meliputi kebijakan dan tujuan yang belum dirumuskan secara jelas dan terukur, belum adanya indikator dalam pengalokasian hibah, serta lemahnya mekanisme verifikasi proposal.

Selain itu, KPK juga menyoroti tingginya potensi konflik kepentingan dalam penyaluran hibah, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, serta rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah.

Budi mencontohkan, KPK saat ini tengah menangani perkara dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur dengan nilai anggaran APBD mencapai triliunan rupiah. Dalam penanganannya, program penyaluran dana hibah diduga menjadi ajang pemotongan dan praktik "ijon", sehingga dana yang diterima masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55%–70%.

Untuk mencegah penyimpangan dana hibah, kata Budi, KPK mendorong Kemendagri merevisi regulasi belanja hibah agar lebih hati-hati, memperbaiki pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah, serta menyempurnakan sistem dan database pengelolaan hibah.

Pemko Pematangsiantar Siapkan Rp3 M Bangun Gedung Yanma Polda Sumut

Pemko Pematangsiantar diketahui menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan Gedung Pelayanan Markas (Yanma) Polda Sumatera Utara pada tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kota Pematangsiantar, Selasa (26/5/2026), proyek itu tercatat dengan kode tender 10136764000 dan kode RUP 67144269 di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pematangsiantar.

Tender pembangunan gedung dan gudang Yanma Polda Sumut itu dibuat pada 18 Mei 2026 dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD.

Nilai pagu proyek mencapai Rp3 miliar, sementara nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat sebesar Rp2.999.908.000.

Adapun sejauh ini disebutkan tender telah dibatalkan karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.