Fokus pada Solusi Nyata dan Mitigasi Banjir, Pemko Medan Geber P-APBD 2026 Tepat Sasaran

Kitakininews.co.id - Di tengah tantangan fiskal dan dinamika perkotaan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengambil langkah taktis dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga:

• Terobosan Baru, Pemko Medan Integrasikan Layanan Publik Lewat WhatsApp dan AI
• Bapenda Medan Intensifkan Pengawasan Pajak Hiburan Malam, Cek Kepatuhan Pelaku Usaha
• Pojok PBB Kota Medan Raup Rp1,06 Miliar, Layanan Jemput Bola Kembali Digelar

Fokus utama tidak lagi sekadar mengejar serapan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran menjadi solusi konkret bagi persoalan krusial warga—mulai dari penuntasan banjir secara komprehensif hingga pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyampaikan Tanggapan Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (21/9/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan jajaran pejabat terkait.

Sorotan utama dalam P-APBD 2026 diarahkan pada penyelesaian masalah menahun, yakni banjir. Menjawab berbagai pandangan fraksi, Wali Kota Rico Waas menegaskan bahwa penanganan genangan air di Medan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial atau sepotong-sepotong di satu titik saja.

"Penanganan saluran drainase harus secara kawasan, bukan parsial—satu kesatuan sistem dari hulu hingga hilir atau outlet pembuangan sungai," tegas Rico di hadapan para anggota dewan.

Guna meruntuhkan ego sektoral dan hambatan kewenangan, Pemko Medan memperkuat kolaborasi lintas instansi. Koordinasi intensif terus dibangun bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Medan agar aliran air terkelola sempurna hingga ke laut.

Selain infrastruktur drainase, angin segar turut dirasakan sektor pendidikan. Alokasi anggaran dalam P-APBD 2026 diprioritaskan untuk memulihkan fasilitas belajar yang sempat terdampak bencana banjir.

Langkah cepat ini mencakup penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa korban banjir, perbaikan ruang kelas, hingga pemenuhan mebel sekolah yang layak.

Tak hanya itu, Pemko Medan juga menunjukkan keberpihakan nyata kepada 500 anak putus sekolah. Melalui Dinas Pendidikan, anggaran khusus telah disiapkan untuk merangkul mereka kembali melalui jalur pendidikan nonformal, yakni program Kesetaraan Paket A, B, dan C.

Program regrouping atau penggabungan 86 Sekolah Dasar Negeri (dari 381 menjadi 295 sekolah) juga dieksekusi demi pemerataan kualitas mutu pendidikan di ibu kota provinsi ini.

Menanggapi penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai lebih realistis terhadap kondisi ekonomi makro, Pemko Medan tidak tinggal diam.

Pemerintah kota menyiapkan strategi digitalisasi pajak, perluasan pembayaran non-tunai, hingga integrasi data transaksi berbasis teknologi untuk menutup celah kebocoran pendapatan.

Terlebih, suntikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat senilai lebih dari Rp565 miliar akan dikawal ketat penggunaannya.

Melalui penerapan prinsip Medan Satu Data serta monitoring dan evaluasi berkala, Rico menjamin tambahan anggaran ini tidak akan menjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), melainkan berwujud output dan outcome yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat.

"Setiap perubahan dan tambahan anggaran harus didasarkan pada alasan yang jelas, target terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Medan," pungkas Rico.