Subandi Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Hingga Anggota DPR

Kitakininews.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Fraksi Partai Gerindra, Drs HM Subandi ST MM mendesak aparat kepolisian membongkar dan mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan yang menargetkan sejumlah pejabat tinggi negara, pimpinan partai politik, hingga anggota DPR.

Baca Juga:

• SMI Desak Bareskrim Usut Tuntas Rantai Komando Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
• Diduga, LIstyo Sigit Prabowo CS Sadap Presiden Sejak 2025–2026, Polri Sita 11 Ponsel dan Empat Flashdisk
• Breaking News!!! Polri Umumkan Tiga Jenderal Kasus Dugaan Sadap Telepon Presiden

Hal itu disampaikan Subandi kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Medan, Kamis (5/11/2026)

Menurut Subandi, tindakan dugaan penyadapan ini merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan berpotensi mengancam keselamatan serta keamanan negara.

"Kita minta aparat hukum, terutama kepolisian, membuka masalah ini seterang-terangnya. Harus jelas apa target dan motif dibalik dugaan penyadapan ini. Apalagi yang disadap mencakup Presiden, petinggi partai, hingga anggota DPR," tegas wakil rakyat Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.

Ia mengkhawatirkan informasi dan data sensitif hasil penyadapan tersebut bocor hingga ke pihak atau negara lain. Hal ini, menurutnya, sangat berbahaya bagi pertahanan dan kebijakan penting pemerintah.

"Bagaimana kalau informasi penting mengenai kebijakan dalam negeri ini sampai ke luar negeri? Ini sangat berbahaya bagi keamanan negara. Penyadapan yang terstruktur, ada perencananya, dan ada targetnya seperti ini bahkan bisa mengarah pada ancaman makar," tandasnya.

Lebih lanjut, Subandi menyampaikan optimismenya terhadap kepemimpinan Kapolri yang baru. Ia meyakini pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional dan transparan untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Kita meyakini Kapolri yang baru akan bekerja profesional dan sangat serius untuk menuntaskan permasalahan ini, sehingga isu ini menjadi terang benderang, meredakan kerisauan di masyarakat, serta menjaga nama baik Indonesia di mata internasional," pungkasnya. (**)