Rudi Alfahri Desak KPPU Bongkar Penyebab Harga Semen Sumut Melonjak 40 Persen

Kitakininews.co.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta tidak berhenti pada pemetaan masalah, tetapi membongkar secara terang penyebab harga Semen di Sumatera Utara (Sumut) yang melonjak hingga 40 persen dan disertai kelangkaan sejumlah merk.

Baca Juga:

• Tetap Tampil meski Kurang Fit, Mahalini: Aku Suntik Suara
• Fit and Profer Test Calon Komisioner KIP dan KPID, Berkat Laoli: Direncanakan Akhir Agustus
• Tiga Terdakwa Perdagangan Sisik Tringgiling 1,5 Tahun Penjara

Kenaikan harga Semen sebesar 25–40 persen bukan persoalan kecil karena langsung berdampak terhadap masyarakat, pelaku usaha konstruksi, pembangunan infrastruktur hingga pemulihan pasca bencana.

"Kalau kapasitas produksi dan pasokan secara umum masih tersedia, tetapi masyarakat di sejumlah daerah sulit mendapatkan Semen, ini harus dicari titik persoalannya. Jangan sampai konsumen yang akhirnya menanggung seluruh beban kenaikan harga," tegas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (12/8/2026).

Hal ini disampaikan Rudi menyikapi hasil Focus Group Discussion (FGD) Kajian Struktur Pasar dan Distribusi Semen Sumatera Utara yang digelar KPPU Kantor Wilayah I, Senin (10/8/2026).

Ia menilai langkah KPPU menelusuri struktur pasar, pembentukan harga dan rantai distribusi Semen sangat penting. Terlebih, dalam FGD terungkap adanya perbedaan harga produk yang sama dengan wilayah lain serta keterbatasan pasokan beberapa merk.

Rudi juga meminta KPPU menguji secara proporsional alasan kenaikan biaya produksi dan logistik yang disampaikan pelaku usaha. Faktor BBM, transportasi, keterbatasan kontainer, antrean pengisian solar, biaya pelayaran hingga kendala pengiriman memang perlu diperhitungkan, namun harus dibuktikan pengaruhnya terhadap harga di tingkat konsumen.

"Jangan hanya berhenti pada alasan biaya logistik naik. Harus dihitung berapa kenaikan biaya sebenarnya dan berapa kontribusinya terhadap kenaikan harga Semen. Kalau harga naik 25 sampai 40 persen, masyarakat berhak mengetahui penyebabnya secara transparan," ujarnya.

KPPU sendiri melalui Kanwil I tengah mendalami kemungkinan adanya hambatan atau Bottleneck dalam rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, jalur laut hingga konsumen.

Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas mengatakan, kapasitas produksi dan pasokan secara umum masih tersedia, tetapi konsumen di sejumlah wilayah mengalami kesulitan memperoleh semen. Kondisi itu membuat KPPU perlu menelusuri titik hambatan antara pasokan produsen dan kebutuhan pasar.

Rudi juga mengapresiasi pendalaman tersebut dan meminta proses kajian dilakukan secara menyeluruh serta berbasis data.

Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya perlu melihat produsen, tetapi juga distributor, perusahaan pelayaran, pelabuhan dan mata rantai distribusi lainnya.

"Kalau ternyata masalahnya distribusi, harus diketahui di mana hambatannya. Kalau masalah produksi, harus ada datanya. Kalau persoalannya alokasi pasokan atau struktur pasar, itu juga harus dibuka berdasarkan hasil pemeriksaan," tandasnya.

Ia menambahkan, KPPU juga perlu membandingkan harga Semen Sumut dengan provinsi lain untuk memastikan apakah disparitas harga masih wajar berdasarkan biaya distribusi atau terdapat faktor lain yang perlu diperiksa.

Rudi berharap hasil kajian KPPU nantinya mampu memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga yang merugikan konsumen.

"Yang paling penting sekarang bukan mencari siapa yang salah, tetapi memastikan pasar semen berjalan sehat, pasokan tersedia dan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan," pungkasnya. (**)